Sampingan

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN WILAYAH BEBAS KORUPSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOM.HH-01.PW.02.03 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN WILAYAH BEBAS KORUPSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

  1. Surat Irjen Kepada Kakanwil tentang Penetapan WBK
  2. Pedoman Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang WBK
  3. Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang WBK
  4. Lampiran II Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang WBK

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN WILAYAH BEBAS KORUPSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s